SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

A. DASAR HUKUM

a. Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009;

b. PMK Nomor 181/PMK.03/2007 stdd PMK Nomor 152/PMK.03/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan;

c. PMK Nomor: 183/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak Tertentu yang Dikecualikan dari Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan;

d. KMK Nomor: 537/KMK.04/2000 tentang Wajib Pajak Tertentu yang Dikecualikan dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dalam Jangka Waktu yang Ditentukan;

e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ./2010 tentang Surat Pemberitahuan ^ahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya;

f. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ./2009 Surat Pemberitahuan Tahunan Masa Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya;

g. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-147/PJ./2006 tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pemungut PPN;

h. PER-21/PJ./2009 tentang Tata Cara Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak.

i. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-44/Pj/2010 tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (Spt Masa PPN)

j. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-45/Pj/2010 tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan

k. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-9/PJ/2009 tentang Tempat Dan Cara Lain Pengambilan SPT

B. PENGERTIAN

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak,objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurutketentuan perundangan-undangan perpajakan.

SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan atau untuk melaporkan tentang:

· Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu)tahun pajak atau bagian tahun pajak;

· Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;

· Harta dan kewajiban; Pembayaran dan pemotong atau pemungut tentangpemotongan atau pemungutan pajak orang pribadiatau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPn BM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkantentang:

· Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;

· Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

· Bagi pemotong atau pemungut pajak,fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajakyang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

C. KARAKTERISTIK SPT OBJEK PAJAK

D. WAJIB SPT

Setiap pihak yang telah terdaftar di KPP pada dasarnya wajib mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Ditjen Pajak tempat WP terdaftar atau dikukuhkan. Namun, ada pihak yang dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT yaitu:

· WP orang pribadi yang penghasilan netonya tidak melebihi jumlah PTKP. WP ini dikecualikan dari penyampaian SPT Tahunan maupunMasa;

· WP orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukanpekerjaan bebas. WP ini hanya dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT Masa.

E. JENIS SPT

Jika dibedakan dalam periodisasi penyampaian kewajiban SPT, makaSPT bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. SPT Masa adalah SPT untuk suatu masa pajak. Adapun yang dimaksud dengan masa pajak adalah jangka waktu yang lamanyasama dengan 1 (satu) bulantakwim atau jangkawaktu lain yang ditetapkan dengan keputusan MenteriKeuangan paling lama 3 (tiga)bulan takwim.

a. SPT Masa PPh Pasal 21/26;

b. SPT Masa PPh Pasal 22;

c. SPT Masa PPh Pasal 23/26;

d. SPT Masa PPh Pasal 25;

e. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2);

f. SPT Masa PPh Pasal 15;

g. SPT Masa PPN dan PPnBM bagi PKP Non Pemungut maupunPemungut;

2. SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Adapun yang dimaksud dengan tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim, kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahuntakwim. Sedangkan pengertian dari bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.

a. PPh Badan (1771);

b. PPh Orang Pribadi (1770/1770S/1770SS);

F. MEDIA PENYAMPAIAN

Dilihat dari media penyampaiannya, SPT dapat terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

1. SPT Hardcopy: SPT dalam tampilan kertas yang sudah sejak lama dikenal;

2. E-SPT: SPT dalam dalam bentuk aplikasi (software) yang dibuat oleh Ditjen Pajak untuk digunakan oleh WP demi kemudahan dalam menyampaikan SPT. Istilahnya, e-SPT adalah bentuk mutakhirnya SPT hardcopy yang telah sekian lama digunakan.

G. CARA MEMPEROLEH SPT

Untuk bisa memperoleh SPT bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Diambil secara langsung oleh Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan^Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Pojok Pajak, Mobil Pajak.

2. Download dari situs internet atau homepage Ditjen Pajak, yaitu http://www.paiak.qo.id.

3. Dicetak/digandakan/difotokopi dengan bentuk, ukuran dan isi yang sama dengan aslinya.

H. TATA CARA PENGISIAN SPT

Pasal 3 ayat 1 UU KUP

a. Setiap wajib pajak harus mengambil sendiri SPT ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak seperti diatas.

b. SPT harus diisi dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah secara benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, kemudian menandatangani dan menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

c. Untuk Wajib Pajak badan, Surat Pemberitahuan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.

d. Apabila Surat Pemberitahuan yang mengisi dan menandatangani orang lain bukan Wajib Pajak, harus melampirkan surat kuasa khusus.

e. Surat Pemberitahuan Wajib dilengkapi dengan lampiran yang ditentukan menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku, termasuk neraca dan perhitungan rugi laba (bagi wajib pajak yang wajib melakukan pembukuan).

f. Setelah Surat Pemberitahuan tersebut diatas telah diisi lengkap beserta lampiran-lampirannya, diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan dengan tanda bukti penerimaan.

I. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT

SPT tidak dapat disampaikan sesuka hati. Ada waktu-waktu yang telah ditetapkan sebagai batas waktu penyampaian SPT, yaitu:

1. Untuk SPT Masa, palinglambat 20 (dua) puluh hari setelah akhirmasa pajak;

2. Untuk SPT Tahunan PPh WPOP, palinglambat 3 (tiga)bulan setelah akhirtahun pajak.

3. Untuk SPT Tahunan PPh Badan, palinglambat 4 (empat)bulan setelah akhirtahun pajak.

Atas permohonan, Dirjen Pajak dapatmemperpanjang jangka waktupenyampaian SPT untuk paling lama 6 (enam)bulan. Permohonan memperpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan diajukan secaratertulis disertai SuratPernyataan mengenai penghitungan sementara pajak yang terutangdalam 2 (dua)tahun pajak dan bukti pelunasankekurangan pembayaran pajak yang terutang.

J. CARA PENYAMPAIAN SPT

a. Secara langsung

b. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat

c. Melalui cara lain:

- Melalui jasa ekspedisi/kurir

- e-Filing

WP juga dapat menyampaikan SPT secara e-Filing, yaitusecara online dan real time. Penyampaian SPT secara on-line dan real time ini dapat dilakukan karena digunakannya internet dan juga bantuan perusahaan penyedia jasa aplikasi (Aplication Service Provider/ASP). Jadi dalam menyampaikan SPT secara e-Filing, WP tidak bekerja sendiri melainkandibantu perusahaan ASP.

K. PEMBETULAN SPT

Dengan berbagaimacam alasan, WP dengan kemauansendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Dirjen Pajak belum melakukan pemeriksaan. Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.

Jika pembetulan SPT mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka terhadap WP dikenai sanksiadministrasi berupa bungasebesar 2% (dua persen) sebulanatas jumlah pajak yang kurang dibayar. Untuk SPT Tahunan sanksi ini dihitung sejak saat penyampaian SPT Tahunan berakhir sampai dengan tanggalpembayaran karena pembetulan SPT itu. Sedangkan untuk SPT Masa sanksi dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT itu.

Walaupun telahdilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 UU KUP, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen)dari jumlah pajak yang kurangdibayar.

Walaupun DirekturJenderal Pajak telahmelakukan pemeriksaan, dengan syaratDirektur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak,Wajib Pajak dengankesadaran sendiri dapatmengungkapkan dalam laporantersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yangsebenarnya, yang dapat mengakibatkan:

a. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadilebih besar atau lebih kecil;

b. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadilebih kecil atau lebih besar;

c. Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil;atau

Jjumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil

Dalam hal ini proses pemeriksaan tetap dilanjutkan. Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagaiakibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SuratPemberitahuan tersebut beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yangkurang dibayar, harusdilunasi oleh WajibPajak sebelum laporantersendiri dimaksud disampaikan.

Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunanyang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajakmenerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, PutusanBanding, atau PutusanPeninjauan Kembali TahunPajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding,atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syaratDirektur Jenderal Pajak belum melakukan tindakanpemeriksaan.

L SANKSI SANKSI TERKAIT SPT

Apabila SPT tidak disampaikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan di atas, atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, terhadapWP akan diterbitkan Surat Teguran. Di sampingitu, jika tidakmenyampaikan SPT dalamjangka waktu yang telah ditentukan, maka WP akan dikenaisanksi administrasi berupa denda sebesar:

a. Rp 100.000,- untuk SPT Masa selainPPN;

b. Rp 500.000 untuk SPT Masa PPN;

c. Rp 1.000.000 untuk SPT Tahunan PPh Badan;

d. Rp 100.000 untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda tersebut tidak dikenakan terhadap WP Non Efektif, yaitu:

a. WP orang pribadi yang telah meninggal dunia yang belum diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli warisnya, sehingga masih terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak;

b. WP badan yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. WP yang tidak diketahui lagi alamatnya.

Dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jika WP melakukan pembetulan SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka WP yang bersangkutan akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar2% sebulan atasjumlah pajak yangkurang dibayar.