A. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 04/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian;
3. Peraturan pelaksanaan lainnya.
B. PENGERTIAN
Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan. Pengenaan pajak atas dokumen itu dilakukan melalui Benda Meterai, yaitu meterai tempel, meterai elektronik, dan meterai dalam bentuk lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
C. OBJEK BEA METERAI
Berdasarkan Pasal 3 UU Bea Meterai, Bea Meterai dikenakan atas:
1. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
2. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, meliputi:
a. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;
b. Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
c. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
d. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
e. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
f. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
g. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:
- Menyebutkan penerimaan uang; atau
- Berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; dan
h. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
D. BUKAN OBJEK BEA METERAI
Selain itu, berdasarkan Pasal 7 UU Bea Meterai, Bea Meterai tidak dikenakan atas Dokumen berupa:
1. Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang:
a. Surat penyimpanan barang;
b. Konosemen;
c. Surat angkutan penumpang dan barang;
d. Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
e. Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim; dan
f. Surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat.
2. Segala bentuk ljazah;
3. Tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud;
4. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;
7. Dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang, atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah;
8. Surat gadai;
9. Tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga, dengan nama dan dalam bentuk apa pun; dan
10. Dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.
E. TARIF BEA METERAI Berdasarkan Pasal 5 UU Bea Meterai, mulai tanggal 1 Januari 2020 tarif Bea Meterai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
F. SAAT TERUTANG BEA METERAI Bea Meterai terutang pada saat:
1. Dokumen dibubuhi untuk tanda tangan, berupa:
a. Surat Perjanjian berserta rangkapnya;
b. Akte notaris beserta grosse, Salinan, dan kutipannya;
c. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta Salinan dan kutipannya.
2. Dokumen selesai dibuat, berupa:
a. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun;
b. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
3. Dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa Dokumen tersebut dibuat, berupa:
a. Surat keterangan atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;
b. Dokumen lelang;
c. Surat yang menyatakan jumlah uang.
4. Dokumen diajukan ke Pengadilan, untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
5. Dokumen digunakan di Indonesia, untuk dokumen perdata yang dibuat di luar negeri.
G. PIHAK YANG TERUTANG DAN PIHAK PEMUNGUT BEA METERAI
- Pihak Terutang
a. Dokumen yang dibuat sepihak, Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima dokumen;
b. Dokumen yang dibuat 2 (dua) pihak atau lebih, Bea Meterai terutang oleh mashing-masing pihak atas Dokumen yang diterimanya.
Pengecualian bagi Dokumen berupa surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga.
- Pihak Pemungut
Pemungutan Bea Meterai yang terutang atas Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan oleh pemungut Bea Meterai. Adapun kewajiban Pemungut Bea Materai, yaitu:
a. Memungut Bea Meterai yang terutang atas dokumen tertentu dari Pihak Yang Terutang; b. Menyetorkan Bea Meterai ke kas negara; dan
c. Melaporkan pemungutan dan penyetoran Bea Meterai ke kantor DJP.
*Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pemungut Bea Meterai diatur dalam Peraturan Menteri
H. JENIS-JENIS BEA METERAI
1. Meterai Tempel
Ciri-ciri umum meterai tempel ialah terdapat gambar lambang negara Garuda Pancasila, frasa “Meterai Tempel” serta angka yang menunjukkan nilai nominal. Selain memiliki ciri umum, meterai tempel juga memiliki ciri khusus sebagai unsur pengaman pada desain, bahan, dan teknik cetak.
2. Meterai Elektronik
Meterai Elektronik merupakan meterai yang memiliki kode unik dan keterangan tertentu yang diatur dengan Peraturan Menteri. Kode unik ini kemudian akan disalurkan melalui sistem channeling menuju suatu e-wallet sesuai dengan biaya yang sudah dibayarkan kepada Direktorat Jendral Pajak. Sistem dari materai elektronik ini bisa dikatakan seperti pulsa. Jika suatu pihak membayar e-wallet maka nantinya pihak yang membayarkan tersebut akan mendapatkan materai.
3. Meterai Dalam Bentuk Lain
Meterai ini merupakan meterai yang dibuat dengan menggunakan mesin teraan Meterai Digital, sistem komputerisasi, teknologi percetakan, dan sistem atau teknologi lainnya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 4/PMK.03/2021 Meterai yang dibuat melalui mesin teraan, memiliki ciri khusus, yaitu:
- Terdapat logo Kementerian Keuangan
- Terdapat tulisan “Direktorat Jendral Pajak”
- Terdapat logo dan/atau tulisan nama dari Pembuat Materai
- Terdapat tulisan “METERAI TERAAN”
- Disisipkan angka yang menunjukkan tarif Bea Materai
- Terdapat tanggal, bulan, dan tahun pembubuhan
- Terdapat nomor mesin dan kode unik
Untuk materai yang dibuat melalui sistem komputerisasi, ciri khususnya meliputi:
- Memiliki tulisan “BEA METERAI LUNAS”
- Terdapat angka yang menunjukkan tarif Bea Materai
I. FASILITAS PEMBEBASAN DARI BEA METERAI
Bea Meterai yang terutang dapat diberikan fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:
a. Dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam;
b. Dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan/atau sosial tidak bersifat komersial;
c. Dokumen dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan/atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan; dan/atau
d. Dokumen yang terkait pelaksanaan perjanjian internasional yang telah mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perjanjian internasional atau berdasarkan asas timbal balik.
J. SANKSI BEA METERAI
a. Pemungut Bea Meterai yang tidak atau kurang dipungut dan/atau tidak atau kurang disetor, ditambah sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dipungut dan/atau tidak atau kurang disetor. (Pasal 3 UU Bea Meterai 2020)
b. Bea Meterai yang wajib dibayar melalui Pemeteraian Kemudian adalah 100% (seratus persen) dari Bea Meterai yang terutang. (Pasal 17 ayat (1). Pasal 18 ayat (2) UU Bea Meterai 2020)
K. KETENTUAN PIDANA
1. Setiap orang yang:
a. Meniru atau memalsu Meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai Meteri tersebut sebagai Meterai asli, tidak dipalsu, atau sah; atau
b. Membuat meterai dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum, termasuk membuat meterai elektronik, dan meterai dalam bentuk lain, secara melawan hukum.
Terkena sanksi pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia: a. Meterai dipalsu atau dibuat secara melawan hukum seolah-olah asli, tidak dipalsu, dan dibuat secara tidak melawan hukum; atau
b. Barang yang dibubuhi meterai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, seolaholah barang tersebut asli, tidak dipalsu, dan dibuat secara tidak melawan hukum.
Terkena pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan tanda, menghilangkan ciri, atau memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke wilayah NKRI seolah-olah meterai tersebut belum dipakai.
Terjena pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
L. CONTOH SOAL
1. Toko XYZ menjual komputer kepada Tuan A sebesar Rp15.000.000, diberikan kuitansi sebagai bukti transaksi lunas; menjual keyboard kepada Tuan B sebesar Rp2.500.000, diberikan kuitansi sebagai bukti transaksi lunas; dan menjual laptop kepada Tuan C sebesar Rp6.000.000, diberikan kuitansi sebagai bukti transaksi lunas. Tentukanlah berapa bea meterai terutang atas transaksi tersebut apabila Toko XYZ merupakan pemungut bea meterai.
Jawab: Berdasarkan ilustrasi di atas, Toko XYZ merupakan pemungut bea meterai. Adapun berdasarkan Pasal 3 UU Bea Meterai, kewajiban dari pemungut bea meterai adalah memungut bea meterai atas transaksi dengan nilai di atas Rp5.000.000. Nilai dari bea meterai yang berlaku sejak 1 Januari 2021 adalah Rp10.000 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian transaksi-transaksi yang terutang bea meterai adalah sebagai berikut:
- Transaksi Toko XYZ dengan Tuan A sebesar Rp15.000.000;
- Transaksi Toko XYZ dengan Tuan B sebesar Rp6.000.000
Adapun pihak yang memungut adalah Toko XYZ yaitu memungut bea meterai pada lawan transaksi atau dalam hal ini pembeli yaitu Tuan A dan Tuan B sebesar masing-masing Rp10.000.
2. Pada tanggal 22 Juli 2021 Tuan A menerima bukti penerimaan uang (kuitansi) sebesar Rp20.000.000,00 dengan tanpa meterai dari Tuan B (sebagai pemilik apartemen) sebagai bukti pembayaran sewa apartemen selama 1 bulan. Pada tanggal 15 Agustus 2021 Tuan B menyuruh Tuan A untuk mengosongkan apartemen yang disewanya dengan alasan apartemen tersebut akan direnovasi. Namun Tuan A bersikeras bahwa hak menempati apartemen sewa tersebut masih ada selama seminggu lagi. Perkara sampai ke pengadilan dan bukti penerimaan uang digunakan sebagai alat bukti berperkara.
a. Berapa seharusnya Bea Meterai yang terutang atas kuintansi tersebut?
Pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 4/PMK.03/2021 tentang pembayaraan Bea Meterai Bab 2 Pasal 2 ayat 2 “Dokumen yang terutang Bea Materai dengan tarif tetap sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
b. Sarana apa yang dapat digunakan oleh Tuan A untuk melunasi Bea Meterai atas kekurangan Meterai dari kuitansi tersebut? Terdapat 2 (dua) sarana untuk melunasi Bea Meterai atas kekurangan Meterai dari kuitansi tersebut, yaitu
- Pelunasan Bea Meterai dengan cara pemeteraian kemudian menggunakan Meterai Tempel;
- Pelunasan Bea Meterai dengan cara pemeteraian kemudian menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
c. Berapa yang harus dibayar Tuan A sehubungan dengan kasus tersebut? Bea Meterai yang tidak atau kurang dilunasi ditambah denda adminstrasi Sebesar 200% dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar. Maka yang harus dibayar oleh Tuan A adalah 200% x Rp10.000 = Rp20.000
Comments